Reposisi ini merupakan strategi untuk menciptakan capacity building bagi pembangunan sektor berbasis SDA yang cenderung dimaknai sebagai sektor yang pasif atau penunjang pembangunan industri. Salah satu caranya adalah merekategorisasi sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan sektor-sektor berbasis SDA.
Sektor-sektor berbasis SDA mesti diposisikan sebagai sektor yang terintegral dengan kegiatan industri dan tidak dipandang terpisah dengan industri manufaktur maupun jasanya. Integrasi ini membuat sektor berbasis SDA mesti dipandang sebagai suatu sistern mata rantai yang mengingat para pelaku produksi hingga ke tingkat jasa ke konsumen akhir. Lewat rekategorisasi ini maka konstribusi sektor berbasis SDA pada PDB nasional, sejatinya jauh lebih besar dari sekadar penyedia kebutuhan pokok semata.
Kedua, kerangka integrasi tersebut harus diikuti dengan pendekatan penguatan basis kerakyatan yang terdiri atas penguatan kelembagaan masyarakat dan tegaknya mekanisme pasar yang sehat Penguatan basis kerakyatan ini dimaksudkan untuk mempersentuh secara langsung antara pasar dan aktivitas produksi di sektor berbasis SDA yang selama ini cenderung distortif, akibat imbas kebijakan masa lalu yang lebih menguntungkan konsumen dan produsen pengguna input di perkotaan.
Di sisi lain, karakteristik produk sektor berbasis SDA membuat kecilnya elastisitas transmisi harga yang terjadi di pasar produknya. Selama ini, kecilnya elastisitas transmisi harga telah membuat kenaikan harga di tingkat konsumen tidak dapat dinikmati oleh pelaku bisnis sektor berbasis SDA.
Sedangkan penguatan basis kerakyatan dalam kerangka industrialisasi berbasis SDA di Indonesia dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, perbaikan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan petani di setiap daerah produksi.
Perbaikan ini ditujukan untuk memperkuat jalur informasi dan komunikasi antarkelompok, baik dalam rangka peningkatan produksi, pengenalan teknologi, maupun penyebarluasan informasi pasar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan institusi yang memperkuat lembaga ekonomi rakyat, seperti koperasi yang telah lazim dikenal di masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini diharapkan akan tercipta badan-badan usaha milik rakyat yang memiliki bargaining position, tidak hanya di tingkat ekonomi dan desa, tapi juga secara ekonomi dan politik mampu memiliki posisi tawar yang lebih besar pada pasar, pemerintah, dan lembaga keuangan.
Kedua, pengembangan komoditas sektor berbasis SDA dan masyarakat. Hal ini terkait dengan desentralisasi yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri jenis-jenis komoditi yang dipilih untuk diproduksi. Beberapa kritik tentang penyeragaman komoditas kelautan dan perikanan serta pertanian di masa lalu dapat dijadikan argumen bahwa penyeragaman produk cenderung menciptakan bias dan kegagalan dalam pembangunan pertanian.
Dalam kerangka ini, komoditas-komoditas unggulan yang laku di pasar domestik maupun internasional dapat dipilih oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petani, sesuai dengan penguasaan teknologi dan faktor produksi. Hal ini merupakan konsekuensi dari informasi pasar dan komunikasi yang tercipta lewat jaringan kerja antarkelompok-kelompok pelaku dengan pasar.
Ketiga, tentu saja penyediaan dan perbaikan infrastruktur produksi sektor berbasis SDA dan pemasaran yang terkait dengan pembangunan jalan, sarana irigasi, pengenalan teknologi, dorongan investasi, pengembangan SDM, dan sebagainya. Hal ini erat hubungan dengan penciptaan overhead ekonomi dan sosial. Semuanya terkait dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan pembangunan sektor berbasis SDA dan ekonomi.
Penulis adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Rl dan Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sumber : http://www.ppnsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:format-membangun-indonesia-berbasis-kerakyatan&catid=29:perikanan-a-kelautan&Itemid=116&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Tidak ada komentar:
Posting Komentar